Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Kuat
KODE
INDIKATOR
INDIKATOR
SUMBER DATA
SATUAN
BASELINE
(2020)
REALISASI PENCAPAIAN
2021 2022 2023 2024
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. POLRES - 2 0 - -
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk POLRES - - - - -
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. POLRES - 0,0025 - - -
16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. POLRES - 99,50 - - -
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. KOMINFO 45 - - - -
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. DPPKB - - - - -
16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. DPPKB - - - - -
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. DPPKB - - - - -
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). INSPEKTORAT % 3.3 4.41 3.60 4 4
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). INSPEKTORAT % WTP WTP WTP - -
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). BAG PEMERINTAHAN % - - - - -
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. BAG PEMERINTAHAN % - - - - -
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). BAG PEMERINTAHAN % - - - - -
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPPKB % 0.08 0.08 - - -
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). DPPKB % - 4 - - -
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. DKPS % 100 100 99 - -
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. DKPS % 96 96 99 - -
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. BAG PEMERINTAHAN - - - - -